[124] Migas Dikuasai Asing PDF Print E-mail
Sunday, 20 April 2014 00:39

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Iress

Indonesia bisa dijajah Amerika dan asing lainnya secara minyak dan gas  karena undang-undang yang dibuat membolehkan asing berinvestasi. Lalu pemerintah memperlakukan perusahaan dan Pertamina itu sama.

Nah, kemudian UU yang ada juga di samping ada masalah  dalam memperlakukan perusahaan asing dan Pertamina, juga dalam hal kontrak  itu dilakukan dalam konsep B to G, B-nya itu perusahaan minyak atau  gas dan G-nya itu BP Migas atau SKK Migas sekarang.

Nah, B to G itu sebenarnya melanggar konstitusi karena pada Pasal 33 UUD ’45 sumber daya alam itu wajib dikuasai negara dan pengelolaannya itu harus dilakukan oleh BUMN, Pertamina misalnya. Kalau sekarang kan yang mengelola itu BHMN, itu tidak benar! Karena BHMN itu tidak bisa melakukan aksi-aksi korporasi. Sehingga aset itu bisa dikuasai asing untuk kepentingan bisnis.

Kalau UU BUMN yang dulu, UU No 8 tahun 1971, migas itu dikuasai negara lewat BUMN alias Pertamina. Sehingga semua yang berkontrak tidak lewat BHMN tetapi dengan Pertamina. Nah, karena itu UU yang ada sekarang harus dirubah agar migas kembali dikuasai negara lewat Pertamina. Nanti, Pertaminalah yang berkontrak dengan perusahaan asing. Itu lah yang tidak diinginkan oleh asing, termasuk orang-orang yang ada di SKK.[]

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved