[126] Demokrasi Meneguhkan Negara Korporasi PDF Print E-mail
Monday, 19 May 2014 22:33

Muslimpreneur,

Beberapa waktu lalu di media ini, dalam tajuk ‘Pengusaha di Antara Negara Korporasi dan Khilafah’ telah disampaikan pesan faktual tentang negara korporasi.

Bahwa karena sistem kenegaraan khas ini berasal dari kapitalisme yang dibuat oleh keterbatasan akal manusia dan bertentangan dengan aturan Allah SWT, maka semua hal tentangnya pastilah bersifat buruk dunia akhirat. Kalaulah ada yang dianggap baik, sudah pasti bersifat semu! Setiap masalah selesai, maka pasti akan muncul masalah baru! Pasti itu!

Dengan kasat mata, semua bisa merasakannya. Contoh sederhananya adalah banyaknya program pembangunan yang dibuat, diproses dan disahkan wakil rakyat atas pesanan pengusaha. Bahkan UU yang menjadi alat legitimasi program pembangunan juga dibuat atas pesanan asing. Ketika program dilaksanakan, sering kali terjadi sekian persen dari biayanya sudah diambil di depan dalam bentuk suap tender atau di belakang dalam bentuk kick back. Padahal keduanya sama-sama haram! Dari sini saja sudah muncul masalah suap dan kick back. Belum lagi kualitas program yang dijalankan yang pasti akan jauh dari angka 100 persen! Bahkan tak jarang ditemukan proyek fiktif alias bodong! Dari sini bisa kita pahami mengapa program pembangunan sarat dengan masalah, karena memang sudah dimulai dengan masalah juga! Mirip slogan, memulai dan mengatasi masalah dengan masalah!

Situasi tambah runyam, ketika prakteknya bertransformasi dalam semua sendi kebijakan negara bertumpu pada bersenyawanya kepentingan pengusaha dan penguasa mengabaikan hajat hidup rakyat dengan melibatkan jaringan bisnis transnasional yang menjerat negara untuk tunduk, taat dan patuh pada aturan kapitalis sekuler yang mereka inginkan!

Di samping pesan itu, harus juga disadari bahwa sistem politik demokrasi ternyata menumbuhsuburkan praktek bisnis haram di dalamnya. Di antaranya, minuman keras misalnya, perusahaan penghasil minuman keras PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mencatat omset pemasaran hingga Rp 1,7 trilyun sepanjang 2011. Total konsumsi bir di negeri mayoritas Muslim ini telah mencapai 2 juta hektoliter per tahunnya pada 2011! (www.infobanknews.com/2012). Di subsektor narkoba, tercatat  untuk ekstasi saja, nilai transaksi ekstasi mencapai Rp 9 trilyun per tahun. Sabu nilainya terus meningkat, dan diprediksi mencapai Rp 25 trilyun per tahun. Sementara, omset heroin di Tanah Air melambung hingga Rp 163 trilyun tiap tahun (www.tribunnews.com/nasional/2013; www.balipost.co.id/2005)

Sama parahnya di dunia bisnis esek-esek. Seperti yang diwartakan dalam  www.tempo.co/read/news/2008, Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) mengungkapkan jumlah uang sedunia yang beredar untuk belanja pornografi cukup besar yakni mencapai US$3,075 juta per detik.  Pendapatan dari pornografi di seluruh dunia di tahun 2006 mencapai US$97,06 milyar. Masih banyak lagi bisnis haram lainnya yang sama-sama mengerikannya bagi peri kehidupan kita.

Ini semua pemandangan yang kontras dengan sistem Islam. Dalam Islam, semua bisnis haram tak akan ada. Mengapa? Karena khilafah sama sekali tidak membolehkan berdirinya bisnis haram atas nama apapun!

Muslimpreneur,

Sungguh amat sangat mengenaskan, pemilu yang digadang-gadang menentukan nasib negeri ini 5 tahunan ke depan ke arah yang lebih baik ternyata berakhir pada pengokohan sistem politik demokrasi! Demokrasi mengokohkan praktek negara korporasi! Bukan hanya abai akan nasib rakyat, tapi merusak segala sendi kehidupan rakyat. Rusak serusaknya!

Rasanya cukup sudah nestapa umat ini berlangsung.  Mestinya ketika Rutherford, Presiden AS di tahun 1876 membongkar karakter asli demokrasi itu sebagai ‘from Company, by Company and for Company’, kita yang terpelajar dan mau sedikit melek berpikir harusnya paham bahwa demokrasi itu democrazy antara penguasa hitam dengan pengusaha hitam! Sungguh tak layak menggunakannya dalam sistem kehidupan ini!

Muslimpreneur,

Sekali lagi, atas semua itu jelas sudah, satu-satunya posisi yang layak bagi Pengusaha Muslim hanyalah menjadi pengusaha pejuang bagi berlangsungnya khilafah yang sesuai syariah, bagus dan menyejahterakan bukan menjadi bagian kelanggengan negara korporasi yang bertentangan dengan syariat, rusak dan dzalim.

Bunga mawar bunga melati, indah berseri di taman hati

Demokrasi pasti mati, khilafah telah menanti

Muhammad Karebet Widjajakusuma

Ketua Lajnah Khusus Pengusaha HTI

Praktisi bisnis syariah bidang konsultasi dan training manajemen dan motivasi

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved