[126] Freeport Ingin Perpanjang Kontrak Lagi PDF Print E-mail
Monday, 19 May 2014 22:16

Perusahaan pertambangan enggan melaksanakan ketentuan perundang-undangan, pemerintah menyerah.

Di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi di Indonesia, Freeport diam-diam melobi pemerintah Indonesia agar memperoleh perpanjangan kontraknya yang akan habis 2021 nanti.

Informasi yang berkembang mengabarkan, pemerintah pun akhirnya takluk kepada PT Freeport Indonesia dan memberikan perpanjangan kontrak karya (KK) kepada perusahaan tambang Amerika Serikat sampai 2041. Tapi itu dibantah oleh Menteri Perekonomian Hatta Radjasa.

Kalau kontrak itu diperpanjang, itu artinya Freeport menambang kekayaan Indonesia selama 74 tahun sejak tahun 1967. Kontrak itu harusnya habis tahun 1991, tapi kemudian diperpanjang lagi oleh Soeharto hingga 2021.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Sukhyar membenarkan adanya upaya perpanjangan kontrak tersebut. “Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami,” ujarnya Senin (7/4).

Pengurus Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ishak menilai, ini untuk ke sekian kalinya pemerintah tak berdaya menghadapi perusahaan asing.

PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan asing seperti PT Newmont dan PT Vale Indonesia, enggan untuk tunduk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 Tahun 2010 dan PP nomor 24 tahun 2012 yang merupakan turunan dari UU Minerba 2009. Beberapa ketentuan dalam regulasi tersebut dianggap merugikan mereka seperti kewajiban divestasi saham, pembatasan luas wilayah pertambangan, peningkatan jumlah deviden dan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri.

Menurutnya, pemerintah kembali menunjukkan ketundukannya pada korporasi asing. “Saking lemahnya, hingga saat ini pemerintah harus berkali-kali bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut,” tuturnya kepada Media Umat.

Hingga saat ini, sebanyak 90,64 persen kepemilikan saham Freeport Indonesia dikuasai perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Freeport McMoran. Sisanya, sebanyak 9,36 persen dipegang oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, jelas Ishak, PT Freeport dan sejumlah perusahaan tambang juga enggan tunduk pada Peraturan Pemerintah yang membatasi kepemilikan wilayah kerja yakni maksimal 100.000 hektare untuk perusahaan mineral dan 50.000 hektare untuk perusahaan batubara.

Saat ini, wilayah kerja Freeport telah mencapai 1,8 juta hektare dana Vale Indonesia tercatat sekitar 180.000 hektare. “Jika mengacu pada peraturan tersebut maka sebagian besar wilayah pertambangan Freeport harus diserahkan kepada pemerintah,” imbuhnya.

Dari sisi royalti, Ishak menjelaskan Freeport selama ini juga membayar satu persen saja. Padahal dalam Peraturan Pemerintah mengenai PNBP tahun 2003 seharusnya royalti untuk emas mencapai 3,75 persen. Dalam kondisi seperti ini pemerintah lagi-lagi nyerah.

Secara ekonomis, cadangan PT Freport memang sangat besar. Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang  pada saat itu mencapai 2,6 milyar ton.

Ishak menegaskan sikap pemerintah yang lemah di atas menunjukkan betapa pemerintah takluk pada kepentingan asing. Bahkan dalam beberapa kasus sebagaimana yang terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terbukti bahwa banyak pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif justru bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam menjarah kekayaan negeri ini.

“Selain itu, aturan mengenai pengelolaan SDA di negara ini, memang didesain agar pihak swasta termasuk di dalamnya investor asing diberi kesempatan yang sangat besar. Adapun pemerintah hanya sebagai regulator yang mendapatkan pajak dan royalti semata,” pungkasnya.

[] fatih

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved