[125] Mengharap Perubahan dari Pemilu PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 06:35

Pengantar: Pemilihan umum legislatif berlangsung 9 April. Banyak pihak berharap hasil pemilu bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Bisakah itu terwujud? Dan bagaimana hukum syara’ tentang pemilu legislatif itu sendiri. Fokus mengupasnya.

Pemilu yang ada bahkan tidak membawa perubahan orang.  Sebagian besar akan tetap orang dan muka lama.

Ajang pemilu berlangsung 9 April ini untuk memilih wakil rakyat. Masyarakat diiming-imingi perubahan lewan pemilu. Makanya, masyarakat didorong untuk mempergunakan kesempatan itu agar perubahan itu bisa terwujud.

Akankah pemilu benar-benar bisa membawa perubahan? Ketua Lajnah Siyasiyah/politik DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman menjelaskan, perlu dipahami terlebih dahulu posisi, fungsi dan makna pemilu dalam sistem demokrasi. Juga proses pemilu itu sendiri. Lalu semua itu dijadikan dasar untuk memprediksi akankah terjadi perubahan yang diangankan rakyat atau tidak.

Menurutnya, pemilu dalam negara demokrasi merupakan lambang dan tolok ukur dari demokrasi sebagai suatu wujud kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.  Karena itu di antara prinsip pemilu adalah bebas.

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi.  Sebab pemilu dalam sistem demokrasi dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena  ketatanegaraan.  Sekaligus pemilu itu dijalankan untuk mengekspresikan doktrin dan prinsip kekuasaan milik rakyat.

Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi, pemilu memiliki beberapa fungsi, di antaranya: sebagai sarana legitimasi politik; sarana sirkulasi kekuasaan; sebagai representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat; sebagai implementasi kedaulatan rakyat; dan untuk sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.

Dengan posisi dan fungsi pemilu seperti itu, lanjutnya, pemilu dalam sistem demokrasi  memiliki beberapa makna. Pertama, pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan dengan memilih wakil-wakil rakyat untuk pembuatan kebijakan negara. Pemilu hakikatnya merupakan mekanisme rotasi kekuasaan secara damai dan  menjadi media untuk memilih para pemimpin politik dan wakil rakyat yang akan menjalankan mandat rakyat. Dari situ, pemilu dilakukan bertujuan mentransformasikan suara (vote) ke dalam keputusan politik (political decision). Pemilu berperan sebagai media pembelajaran demokrasi untuk belajar “menang” dan belajar “kalah”.  Meski dalam kenyataannya, mereka yang kalah dalam pemilu, bukan berarti kepentingannya akan terabaikan sama sekali.

Berdasarkan semua itu, kata Yahya, pemilu dalam sistem demokrasi didesain hanya untuk rotasi kekuasaan.  Itu artinya yang akan berubah adalah person atau individu penguasa dan wakil rakyat. “Sistemnya berikut serangkaian doktrin, prinsip, ide dan gagasan substansial dari sistem demokrasi itu sendiri tidak akan berubah dengan pemilu,” tandasnya.

Selain itu, pemilu sebagai sebuah proses politik, output-nya akan seperti apa sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh input, proses pelaksanaan pemilu dan realitas pemilu itu sendiri.

Menurutnya, pemilu dalam sistem demokrasi pada dasarnya bukan berarti rakyat bebas memilih orang yang mereka kehendaki. Faktanya, dalam pemilu di mana saja di negara demokrasi, rakyat hanyalah memilih orang-orang yang sudah dipilih dan disodorkan oleh partai.  Sementara dari sisi realitas pemilu yang ada, pemilu ini cenderung semakin mahal, baik dari sisi besarnya anggaran dan biaya pemilu yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun dari biaya politik yang dikeluarkan oleh parpol dan politisi.

Dari sisi biaya, anggaran pemilu terus.  Sayangnya, kata Yahya, hasil yang ditunjukkan dari pemilu yang sangat mahal itu tidak memberikan jaminan terpilihnya pemimpin yang amanah, berkualitas apalagi peduli kepentingan rakyat.  Anggaran Pemilu 2009 tercatat Rp 10,4 trilyun.  Biaya pemilu 2014 sendiri dianggarkan Rp 16 trilyun.  Sementara untuk pemilukada, biaya pemilukada tiap daerah berbeda.  Ada 528 daerah (495 kabupaten/kota, 33 provinsi) yang menyelenggarakan pemilukada. Jika tiap daerah, dibutuhkan Rp 40 milyar, maka dibutuhkan Rp 21,12 trilyun. Padahal, ada daerah-daerah tertentu yang membutuhkan dana amat besar. Pilgub Jawa Timur menghabiskan Rp 800 milyar. Biaya pilgub Jabar tahun 2013 dianggarkan Rp 700 milyar. Pilkgub DKI Jakarta Agustus 2012 menghabiskan dana Rp 258 milyar.

Biaya politik yang dikeluarkan oleh politisi dari pemilu ke pemilu makin besar. Riset Pramono Anung untuk desertasi dokktoralnya menunjukkan, biaya kampanye pemilu 2009 naik 3,5 kali lipat dibandingkan pemilu 2004.  Ia memperkirakan biaya kampanye 2014 akan naik lagi 1,5 kali lipat dari pemilu 2009. Secara rata-rata, biaya kampanye pada 2009 bagi caleg DPR mencapai Rp 3 milyar. Pemilu 2014 ini ia perkirakan rata-rata biaya kampanye caleg DPR mencapai Rp 4,5 milyar. Menurutnya, setidaknya dana kampanye yang harus disiapkan oleh seorang caleg DPR Rp 1,2 – 1,5 milyar.

Dalam kesempatan lain, Pramono mengatakan, "untuk menjadi anggota DPR ongkosnya antara Rp 1,5 milyar hingga Rp 20 milyar.” Menurut Pramono, ongkos politik sebanyak itu tidak mungkin bisa dikumpulkan mengingat dalam setahun, seorang anggota DPR RI paling tidak hanya menerima gaji Rp 2 milyar. “Sisanya dari mana? Pasti Korupsi.” (http://www.beritasatu.com, 13/3/2014)

Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah caleg DPR mengaku sudah menyiapkan dana kampanye hingga Rp 6 milyar.  Untuk calon DPD dan caleg DPRD I serta DPRD II setidaknya dana yang harus disiapkan pada angka ratusan juta rupiah.

Biaya politik tinggi itu meminta kompensasi dan membawa konsekuensi.  Kompensasinya, caleg harus mengkompensasi dana yang dia peroleh dari cukong, jika tenyata dana kampanyenya berasal dari cukong.  Itu melalui dua cara: pertama, kebijakan yang menguntungkan para kapitalis, seperti pemberian konsesi lahan atau tambang; keringanan pajak, pembebasan bea, pajak dibayari negara. Atau kedua, dengan rekayasa atau pengaturan proyek. Proyek dibuat dan dibagi-bagi untuk para cukong itu.

Di samping itu, dari anggota DPR nantinya bisa diprediksi sebagian besar adalah muka lama.    Saat ini, 89 persen lebih dari anggota DPR sekarang kembali mencalonkan diri.  Sisanya, sekitar 10 persen mencalonkan untuk kursi DPD.  Merekalah yang punya peluang lebih besar.

Sementara muka baru nantinya, yang mengisi sebagian kecil kursi legislatif, tidak akan berbeda banyak dengan yang muka lama dan yang tampak selama ini.  Sebab mereka juga harus mengeluarkan biaya yang besar, bahkan lebih besar dari muka lama.

Hal itu belum mempertimbangkan kualitas dari politisi yang ada.  Sebab dalam sistem pemilu seperti sekarang ini, faktor popularitas berperan besar bagi lolosnya seorang calon. Karena itu tidak heran, partai banyak merekrut sosok yang sudah populer.

“Pemilu yang ada bahkan tidak membawa perubahan orang.  Sebagian besar akan tetap orang dan muka lama.  Adapun muka baru, meski baru, sejatinya tidak jauh berbeda dengan muka lama, dari sisi perilaku, ide, dan karakteristik lainnya,” kata Yahya.

Konsekuensinya, corak kebijakan, UU yang dibuat, dan keputusan-keputusan politik dari dewan dan penguasa hasil pemuli nanti akan sama saja.  Kalaupun ada perubahan, maka itu hanyalah perubahan minor dan tidak substansial.  Pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan.  Orangnya saja tidak akan banyak berubah.  Kalau berubah, corak, perilaku dan karakteristik orangnya tetaplah sama dengan sebelumnya.  Apalagi sistem yang ada masih tetap tidak berubah. Itu artinya mengharap adanya perubahan melalui pemilu akan sia-sia.  Nah. [] emje

 

 

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved