[125] Partisipasi dalam Pemilihan Legislatif, Bolehkah? PDF Print E-mail
Tuesday, 13 May 2014 06:40

Aktivitas seorang Muslim terikat dengan hukum syara’. Tidak ada tindakan seorang Muslim yang bebas aturan. Nah, bagaimana hukum syara’ melihat partisipasi Muslim dalam memilih wakil rakyat?

Sesungguhnya pemilu anggota legislatif itu, terhadapnya berlaku hukum wakalah dalam syariah Islam. Wakalah hukum asalnya adalah mubah (boleh).  Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: “Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi SAW. Maka beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.” (HR. Abu Dawud yang ia nilai shahih).

Di dalam  Bai’at al-‘Aqabah II, Rasulullah SAW meminta dari 73 orang laki-laki dan dua orang wanita yang berasal dari Madinah agar memilih 12 orang naqib dari mereka yang akan menjadi wakil mereka dalam urusan mereka.  Kedua hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun wakalah ada tiga: pertama, dua pihak yang berakad yaitu pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan pihak yang mewakili (al-wakîl). Kedua, obyek akad, yaitu perkara yang diwakilkan oleh al-muwakkil kepada al-wakîl. Ketiga, bentuk redaksi akad perwakilannya (shighat tawkîl).  Jika semua rukun itu ada maka harus dilihat perkara atau amal yang didelegasikan oleh al-muwakkil kepada al-wakîl, sebab sah dan tidaknya wakâlah bergantung pada realita perkara atau amal ini.

Dengan meneliti aktivitas dewan legislatif jelaslah bahwa aktivitas mereka yang mendasar adalah tiga aktivitas.  Pertama,  aktivitas legislasi untuk menetapkan konstitusi (UUD) dan UU. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, aktivitas pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah.

Dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas ini, ada rincian tentang hukum syara’ untuk masing-masing aktivitas itu. Dengan ungkapan lain, yaitu hukum wakalah dalam aktivitas legislasi untuk menetapkan UUD dan UU, yakni UU yang tegak di atas akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme); dan hukum wakalah dalam aktivitas melantik presiden dan wakil presiden yang akan menerapkan UUD dan UU sekuler.  Hukum wakalah pada kedua aktivitas ini berbeda dengan hukum wakalah pada aktivitas pengawasan dan koreksi terhadap pemerintah.

Adapun hukum wakalah tentang aktivitas legislasi, maka harus diingatkan kepada setiap Muslim yang mengimani Allah SWT bahwa wajib baginya terikat dengan hukum-hukum syara’ yang diistinbath dari al-Kitab dan as-Sunnah serta yang ditunjukkan oleh keduanya, bukan yang lain.

Allah SWT berfirman: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (TQS al-An’am [6]: 57). Allah SWT juga menjelaskan bahwa keimanan mengharuskan seorang Muslim terikat dengan hukum Allah.  “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 65).

Juga firman-Nya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (TQS. Al Ahzab[33]: 36)

Ini dari sisi wajibnya terikat dengan syara’.  Dari sisi yang lain, seorang Muslim tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan-Nya. Imam at-Tirmidzi, telah meriwayatkan di dalam Sunan-nya, dari ’Adi bin Hatim –radhiya-Llâhu ’anhu bahwa ia menemui Rasulullah SAW dan di lehernya ada salib perak.  Maka Rasulullah membaca surat At Taubah: 31, ”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah ...” (TQS. at-Tawbah [9]: 31). Adi bin Hatim berkata: “maka aku katakan: “Sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para rahib dan orang-orang alim mereka).  Maka Rasulullah SAW bersabda: “Benar (mereka menyembah para rahib dan orang-orang alim mereka). Sesungguhnya mereka (para rahib dan orang-orang alim mereka) mengharamkan atas mereka yang halal, dan menghalalkan untuk mereka apa yang haram, dan mereka mengikuti para rahib dan orang-orang alim mereka itu.  Maka yang demikian itu adalah penyembahan mereka kepada para rahib dan orang-orang alim mereka.”

Berdasarkan hal itu, penetapan undang-undang tanpa sumber wahyu yakni bersumber pada selain al-Kitab dan as-Sunnah adalah bertentangan dengan akidah Islamiyah.  Pada saat yang sama, ia tidak boleh mengambil sesuatu dari undang-undang dan sistem buatan manusia.  Atas dasar itu maka setiap aktivitas untuk menetapkan undang-undang yang diambil dari selain al-Kitab dan as-Sunnah merupakan aktivitas syirik kepada (menyekutukan) Allah SWT.

Dengan demikian, jelaslah bahwa wakalah dalam aktivitas penetapan undang-undang sekuler atau undang-undang yang bertentangan dengan syariah Islam secara syar’i adalah tidak boleh, sebab aktivitas ini bertentangan dengan akidah Islamiyah.

Demikian juga, tidak boleh wakalah pada aktivitas mengangkat presiden dan wakilnya sebab wakalah ini menjadi wasilah kepada keharaman yaitu penerapan hukum atau undang-undang sekuler atau undang-undang yang bertentangan dengan syariah Islamiyah oleh kepala negara dan wakilnya itu.

Adapun wakalah dalam aktivitas pengawasan atau koreksi terhadap pemerintah maka hukumnya boleh, selama tujuannya adalah untuk amar makruf dan nahi munkar. Wakalah untuk melakukan aktivitas ini merupakan wakalah yang sah sebab tujuannya merupakan aktivitas yang disyariatkan yaitu amar makruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, pencalonan anggota dewan legislatif dalam rangka melaksanakan amar makruf dan nahi munkar secara syar’i adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat syar’inya.

Hukum kebolehan ini tidak berlaku mutlak, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

Pertama, calon harus berasal dari latar belakang islami, dan bukan dari partai sekuler. Ia juga tidak boleh berkoalisi dengan orang-orang sekuler.

Kedua, calon tersebut wajib mengatakan tujuan pencalonannya secara terang-terangan, yaitu untuk menegakkan sistem Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan negeri dari pengaruh asing.  Dengan kata lain, calon tersebut wajib menjadikan parlemen sebagai mimbar (yakni sarana/wasilah) untuk dakwah Islam, yaitu dakwah untuk menegakkan sistem Islam, menghentikan sistem sekuler  dan mengoreksi penguasa.

Ketiga, di dalam kampanyenya wajib bagi calon itu menyampaikan ide-ide dan program-program yang islami saja.

Keempat, wajib bagi calon itu terikat dengan syarat-syarat itu secara terus menerus dan konsisten.

Adakah yang memenuhi seluruh persyaratan syar’i tersebut? [] Sumber: Nasyrah Hizbut Tahrir Indonesia

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved