[127] Partai Islam, Berujung Pragmatis PDF Print E-mail
Thursday, 22 May 2014 14:01

Pengantar: Partai Islam dan berbasis massa Islam kembali terlihat limbung menghadapi hasil pemilu legislatif. Kentara sekali mereka tak memiliki visi dan misi yang jelas. Alih-alih berani bersikap, mereka justru merapat ke partai-partai sekuler murni untuk meraih jabatan dan kekuasaan. Mengapa seperti itu? Fokus membahas hal itu.

“Apapun dilakukan demi mendapat kekuasaan dan kursi walaupun hanya sedikit, tak peduli meski harus menjilat ludah sendiri, bersikap plin-plan dan tak jarang tampil culas.”

Belum lagi hasil pemilihan umum legislatif diumumkan secara resmi, partai-partai Islam dan berbasis massa Islam telah kasak-kusuk ke sana ke mari. Nuansa khawatir tak dapat kue kekuasaan sangat kental.

Partai Islam dan berbasis massa Islam yang suaranya kencang di saat kampanye, berubah 180 derajat. Jargon-jargon mereka tak terdengar lagi. Yang ada, mereka sanjung menyanjung, mendekat ke partai-partai nasionalis sekuler. Sampai-sampai ada yang menyatakan partainya yang notabene partai Islam sebenarnya memiliki visi dan misi yang dekat dengan partai nasionalis sekuler tertentu. Wow…

Pragmatisme yang akhirnya mengemuka. Pragmatisme sendiri berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenaran dalam paham pragmatisme adalah seberapa besar “faedah” atau “manfaat” yang bisa didapat. Suatu ide dianggap benar apabila membawa suatu hasil, memberikan keuntungan dan menghasilkan manfaat. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works.

Dalam laku pragmatisme tolok ukurnya asas manfaat, sejauh mana manfaat yang bisa diperoleh.  Jadi yang baku dalam pragmatisme adalah manfaat.  Jika ide, gagasan, konsep, sikap, atau sesuatu tidak bisa memberikan manfaat atau hanya memberikan manfaat kecil maka buat apa dipertahankan, meski hal itu berupa ideologi dan idealisme.

Faktanya, manfaat itu dalam pandangan manusia bersifat subyektif, bergantung pada individu dan kelompoknya.  Manfaat itu juga bersifat situasional, bisa berubah sesuai situasi dan kondisi.  Apa yang saat ini dipandang manfaat dan diambil, lain waktu tidak lagi dinilai manfaat dan ditinggalkan.  Pragmatisme itu pada akhirnya berujung pada sikap Machiavelis, menghalalkan segala cara – the end justifies the means. Pragmatisme itu melahirkan sikap plin-plan dan membentuk manusia bercorak hipokrit.

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman menyatakan, pragmatisme seperti itu sangat berbahaya jika menjadi laku berpolitik.  Karena politik di alam sekulerisme dan demokrasi identik dengan kekuasaan dan kursi, maka parpol dan politisi yang terjangkiti pragmatisme politik akan menempatkan kepentingan politik dan kekuasaan sebagai the end (tujuan).  “Apapun dilakukan demi mendapat kekuasaan dan kursi walaupun hanya sedikit, tak peduli meski harus menjilat ludah sendiri, bersikap plin-plan dan tak jarang tampil culas,” tandasnya kepada Media Umat.

Di samping itu, lanjutnya, pragmatisme dalam politik membuat idealisme dan ideologi menjadi sesuatu yang basi.  “Politisi atau parpol yang menganut pragmatisme ini menjadikan politik sebagai panggung sandiwara.  Yang ada akhirnya hanya basa-basi politik,” tandasnya.

Dalam politik pun biasa dilakukan propaganda plain folk, yaitu mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang ideal, terlepas dari apakah ia memang demikian atau tidak.  Di sinilah sering terdengar slogan “atas nama rakyat”, “untuk kepentingan rakyat”, “demi wong cilik”, “demi kebenaran dan keadilan”, “demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” dan slogan-slogan sejenis.  Tujuannya jelas, agar diidentifikasi seperti itu sehingga memikat perhatian konstituen.  Namun semuanya hanya basa-basi, tidak ada janji yang hakiki, dan kenyataannya jauh panggang dari api. Begitu terpilih maka semua itu dengan mudahnya ditinggalkan, dilupakan dan dianggap basi.

Yahya menjelakan, pragmatisme selain menghilangkan idealism juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan.  Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh senyum berangkulan dan erat bergandengan tangan.  Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama dan bagian kursi serta kekuasaan.

Fakta menunjukkan, pemilu dan hiruk pikuk setelahnya menegaskan semua parpol benar-benar pragmatis, termasuk parol-parpol Islam dan yang berbasis massa Islam.  Masyarakat pun bisa menyaksikan bagaimana parpol-parpol menunjukkan sikap pragmatisnya dalam menjalin koalisi antar parpol. Semuanya ngebet koalisi.

Perbedaan ideologi, visi-misi, konsep dan gagasan tidak lagi tampak dalam perilaku politisi dan pejabat parpol. Parpol A akan bergandengan mesra dengan parpol X, meski sebelumnya dia caci. Parpol  B akan berkoalisi dengan parpol Y untuk mendukung salah satu capres yang sebelumnya dikatakan pengkhianat dan inkar janji. Parpol C akan berkoalisi dengan parpol Z yang katanya seteru Ideologi.

Fakta ini tak terkecuali juga terjadi pada ”parpol-parpol Islam” atau parpol berbasis massa Islam. Yang satu lari ke Jokowi. Satu lagi datang ke Gerindra. Sementara yang lain mengintip sikap Golkar. Wacana poros tengah, sayup sayup terdengar kalah oleh ego masing-masing parpol dan ambisi dapat jatah kursi. Ada yang bilang sudah ”out of contex”. Ada juga yang bilang kapok berkoalisi dengan sesama parpol Islam. Begitulah kenyataannya, jangankan berdiri sendiri, dengan visi-misi sendiri, bersama pun mereka tidak percaya diri.

Di sinilah terlihat nyata ada gap, ada kesenjangan, antara keinginan umat, para tokoh umat dan ormas Islam dengan keinginan parpol dan para politisinya.  Para tokoh seringkali menggunakan cara berpikir berdasarkan harapan. Di sisi lain, parpol dan politisi yang menjadi pelaku politik riil menggunakan cara berpikir berdasarkan fakta dan realita dengan menjadikan fakta dan realita sebagai basisnya.

Dengan kata lain, para tokoh umat dan ormas berpikir idealis, sementara di sisi lain parpol dan politisi berpikir pragmatis. Jadinya tidak pernah bertemu.

Walhasil, parpol Islam harus memilih, apakah terus mempertahankan pragmatismenya, atau kembali kepada Islamnya.  Jika terus mempertahankan pragmatismenya, itu artinya tidak lagi menjadikan Islam sebagai tolok ukurnya dalam berpolitik. Jika pragmatisme itu terus dipertahankan maka sifat Islam dari parpol itu tentu bisa dipertanyakan.  Jika memilih pragmatis, inilah lonceng kematian harapan perubahan ke arah Islam. [] LS HTI

BOKS:

Sekadar Kanalisasi

Fakta makin meningkatnya semangat Islam dan perjuangan ke arah Islam di masyarakat baik di negeri ini maupun secara global tidak bisa dipungkiri.  Jelas hal itu menjadi tantangan bagi ideologi dan sistem sekuler demokrasi.  Jika bisa dibendung maka itulah yang akan dilakukan sebagai pilihan pertama.

Dalam konteks itulah muncul di berbagai negara adanya larangan pendirian partai berbasis agama dan yang dimaksudkan adalah parpol Islam.  Namun jika semangat Islam itu makin besar, terus membendungnya akan menjadi bom waktu yang bisa meledak dan meluluhlantakkan sistem.

Maka ibarat aliran air sungai ketika dibendung total lama-kelamaan akan terkumpul energi yang besar sekali.  Jika kelewatan bisa jebol. Maka dibuatlah kanal dan saluran untuk menyalurkan energi itu.  Seperti itu pulalah, keberadaan partai Islam dalam sistem demokrasi. Agar energi Islam itu tidak sampai tingkat membahayakan ideologi dan sistem sekuler demokrasi maka perlu dijaga dan dikelola.

Jika sedemikian besar dan akhirnya bisa menentukan arah aliran maka harus dibendung kembali dan dipecah. Bahkan bisa diberangus seperti FIS di Aljazair, HAMAS di Palestina, Mursi dan IM di Mesir, gerakan Islam di Yaman, dsb.

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved