[127] Sejarah Kelam Koalisi Parpol Islam PDF Print E-mail
Thursday, 22 May 2014 14:06

Poros Tengah dibuat untuk menjegal Megawati, tapi kemudian mereka sendiri yang mendudukkan anak Soekarno ini sebagai presiden.

Koalisi parpol Islam baik dengan sesama parpol Islam maupun dengan yang bukan parpol Islam sudah berlangsung sama, bahkan sejak paca kemerdekaan.  Bahkan koalisi parpol Islam dan parpol sekuler sejak tahun 1945 sudah pernah terjadi.

Masyumi yang sering dipersepsikan sebagai parpol Islam ideologis bahkan dianggap paling ideologis telah menjalin koalisi dengan berbagai parpol sekuler. Pada tahun 1945-1946 dalam Kabinet Syahrir I, Masyumi berkoalisi dengan Parkindo (Parpol Kristen Indonesia). Lalu, pada tahun 1950-1951 dalam Kabinet Natsir, Masyumi berkoalisi dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia).  Dan pada tahun 1951-1952 dalam Kabinet Sukiman dan tahun 1952-1953 dalam Kabinet Wilopo Masyumi berkoalisi dengan PNI. (Alfian, 1981; Ricklefs, 2005; Mashad, 2008; Kiswanto, 2008).

Hanya saja koalisi yang terjadi selama Orde Lama itu hanya pada kabinet tanpa menentukan kepala negara. Selama Orde Lama sendiri Pemilu hanya digelar sekali pada tahun 1955.  Sementara pada masa Orde Baru meski Pemilu digelar enam kali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), namun tidak pernah ada koalisi parpol.  Perlu diingat bahwa tiga parpol dalam masa Orde Baru adalah hasil penyederhanaan. Masing-masing adalah gabungan dari beberapa parpol yang dianggap sehaluan.

Barulah era reformasi bisa dikatakan era koalisi, sebab sejak 1999 hingga sekarang tidak pernah kosong dari koalisi.  Sekaligus era Reformasi menunjukkan parpol-parpol,  termasuk parpol Islam, benar-benar pragmatis. Baik level pusat maupun di daerah. Dengan pola pragmatisme, koalisi parpol dilakukan hanya demi mengejar kekuasaan, mendudukkan orang di kursi jabatan dan kekuasaan.

Faktor idealise, gagasan, konsep apalagi ideologi tidak lagi digubris sama sekali.  Bahkan boleh jadi semua faktor itu sudah hilang atau hampir hilang dari parpol-parpol yang ada.  Tolok ukur koalisi hanya satu yaitu tolok ukur kekuasaan.  Parpol termasuk parpol Islam berkoalisi dengan tolok ukur mana yang secara hitung-hitungan lebih besar kemungkinan untuk menang dan apa yang akan didapat.

Catatan koalisi era reformasi diawali pada tahun 1999 dengan terbentuknya Poros Tengah yang dipelopori oleh PAN dan PPP yang akhirnya berhasil mendudukkan Gus Dur di kursi presiden.  Koalisi Poros Tengah itu dianggap untuk menjegal Megawati menjadi presiden dan berhasil meski PDIP meraih suara 33 persen pada Pemilu 1999 itu.  Namun mereka yang ikut dalam gerbong koalisi Poros Tengah jugalah yang lantas menurunkan Gus Dur dan kemudian memilih Megawati menjadi presiden.

Jika sebelumnya larangan mengangkat perempuan menjadi penguasa dijadikan alasan, berikutnya ketika mendukung Megawati pun alasan itu ditinggalkan atau ditafsirkan ulang.

Berikutnya pada Pemilu 2004, parpol juga menyuguhkan koalisi pragmatis yang cenderung haus kekuasaan dan jabatan.  Bagaimana tidak, ketika itu dalam semalam saja bisa terjadi perubahan sikap dan dukungan parpol kepada calon presiden.  Pada pemilu 2009 koalisi terbentuk lebih awal dan dipermanenkan setelah pilpres dalam bentuk Setgab.

Koalisi yang terbentuk era Reformasi semua bersifat pragmatis, nir ideologi, gagasan dan konsep.  Parpol Islam pun berkoalisi dengan yang bukan parpol Islam, dengan parpol sekuler dan nasionalis.

Hasil dari koalisi degan parpol sekuler itu, sejatinya parpol Islam tidak pernah menang.  Benar bahwa parpol Islam dengan berkoalisi dengan parol sekuler itu bisa mendudukkan para politisinya di kursi jabatan di pusat dan kursi kekuasaan di sejumlah daerah.  Tapi itu bukan kemenangan.  Sebab jabatan dan kekuasaan yang didapat bukanlah kekuasan yang utuh, tetapi hanya sebagian saja atau bahkan sebagian kecil.

Lebih dari itu, yang harus diwujudkan bukan hanya mendudukkan orang Islam di kursi kekuasaan dan pemerintahan, tetapi adalah mendudukkan Islam di pemerintahan.  Selama hanya orang Islam yang duduk di pemerintahan untuk menjalankan hukum dan sistem yang tidak islami, maka itu justru merupakan kegagalan bagi Islam dan melanggengkan sistem tidak Islami agar tetap eksis.

Koalisi parpol Islam dengan parpol sekuler juga membawa bahaya yang mendasar bagi parpol Islam sendiri.  Koalisi mengharuskan kompromi kepentingan, seruan.  Dengan berkoalisi dengan partai sekuler nasionalis yang mengusung sekulerisme dan sistem yang tidak islami, sistem buatan manusia, parpol Islam harus mengkompromikan Islam yang diusung, itupun jika benar mengusung Islam, dengan sekulerisme dan sistem positif buatan manusia sebagai produk dari sistem demokrasi.

Padahal Allah SWT tegas elarang mencampuradukkan antara yang haq dan yang batil.  Dengan berkoalisi itu, para politisi parpol Islam juga harus berkawan erat dan cenderung kepada orang-orang sekuler dan setidaknya diam terhadap sekulerisme dan sistem/aturan yang bertentangan dengan Islam yang mereka serukan, mereka jaga dan pertahankan.

Di samping itu, dengan keterlibatan parpol Islam di dalam koalisi dan pemerintahan yang sekuler itu, parpol Islam akan dijadikan ornamen untuk memperindah sekulerisme. Dengan enteng rezim sekuler akan mengatakan, pemerintahan mereka islami atau tidak bertentangan dengan Islam dan tidak merugikan Islam, sebab pemerintahan mereka didukung oleh parpol Islam dengan menempatkan politisi Islam di dalamnya.

Akhirnya koalisi itu membuat parpol Islam tidak ada bedanya dengan parpol sekuler. Dengan itu, umat sulit untuk tertarik dengan parpol Islam, sebab toh sama saja dengan yang bukan parpol Islam.  Dan bahaya yang lebih besar, dengan perilaku parpol Islam seperti itu, kepercayaan umat terhadap kelompok Islam bisa terkikis. Semua itu akan sangat merugikan Islam sendiri. [] LS HTI

BOKS:

Berkaca ke Mancanegara

Koalisi pragmatis seperti yang dipertontonkan di negeri oleh parpol termasuk parpol Islam mengingatkan orang pada koalisi Ikhwanul Muslimin dengan beberapa parpol sekuler di Mesir. Ikhwanul Muslimin di Mesir pernah berkoalisi dengan Parpol Wafd, yang merupakan gabungan parpol komunis dan parpol sekuler di Mesir. Ikhwan juga pernah berkoalisi dengan Parpol Asy-Sya’ab, yaitu parpol buruh dalam pemilu anggota legislatif.

Gerakan Islam Syiria juga pernah berkoalisi dengan unsur kekuatan nasionalis Syiria untuk beroposisi dengan penguasa dan dalam rangka berupaya menggantikannya. Gerakan dakwah Yaman juga pernah berkoalisi dengan parpol berkuasa dan kemudian membentuk lembaga kepresidenan untuk menjalankan pemerintahan. Gerakan dakwah Islam di Sudan juga pernah berkoalisi dengan tentara untuk menjalankan urusan kenegaraan.

Namun apa yang diperoleh? Maksimal yang diperoleh hanyalah mendudukkan orang Islam di sebagian kursi pemerintahan.  Sementara Islam sendiri belum sampai ke pemerintahan.

Lebih umum lagi, keterlibatan partai Islam atau gerakan Islam dalam pemerintahan dan sistem sekuler buatan manusia juga bukan hal baru.  Meski semua itu dibenarkan, nyatanya ketika kelompok Islam menang dari Pemilu, bahkan dapat suara mayoritas, akhirnya dijegal.  Kejadian yang menimpa FIS di Aljazair, HAMAS di Palestina, Mursi dengan IM di Mesir cukup menjadi pelajaran.

Pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dialami orang lain.  Di samping itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa orang Mukmin tidak layak dipatok oleh ular dari lubang yang sama dua kali.  [] LS HTI

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved