[127] Mewaspadai Keculasan Abbas Atas Nama Rekonsiliasi PDF Print E-mail
Saturday, 24 May 2014 22:14

Persoalan ini bukan persoalan Hamas atau PLO, tapi merupakan persoalan seluruh umat Islam.

Anggota al Maktab al I’lami Hizbut Tahrir Palestina memperingatkan upaya culas Abbas memperbaharui dan memperluas kekuasaannya atas nama rekonsiliasi Palestina. Hasan Madhun mengingatkan bahwa PLO hanya ingin mendapatkan persetujuan Hamas untuk memuluskan roadmap yang digagas  John Kerry, Menlu Amerika Serikat.

“Laporan Azzam Ahmad yang datang dari Kairo bersamaan dengan negosiasi dan pembaharuan peran Mesir dan  Amerika, kedatangan Menlu AS dan tawaran rekonsiliasi dari Mesir merupakan indikasi yang penting  dari upaya ini,” tegas Madhun.

Angota Hizbut Tahrir Palestina ini pun mengkritik pembatasan kewenangan Hamas. Antara lain, ketiadaan kejelasan syarat-syarat pembatalan negosiasi, perjanjian kalau terjadi penyimpangan dari kesepakatan, termasuk bagaimana penghentian koordinasi keamanan yang menjadi asas dari rekonsiliasi ini.

Ditegaskan juga olehnya bahwa persoalan Palestina adalah didudukinya al Quds, tanah yang diberkati Allah SWT oleh zionis Israel. Karena itu, persoalan ini bukan persoalan Hamas atau PLO, tapi merupakan persoalan seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam, berkewajiban untuk membebaskan Palestina, termasuk wajib menggerakkan tentara-tentara negeri-negeri Islam  untuk mengusir Israel dari tanah kaum Muslimin.

Pertemuan delegasi Hamas dan Fatah pada Selasa (22/4) di Kota Gaza memberikan harapan kedua belah pihak untuk bersatu. Pertemuan yang dihadiri Moussa Abu Marzouk (Fatah) dan Khaled Meshal (Hamas), diharapkan akan mengakhiri perseteruan keduanya sejak tahun 2007.

Berdasarkan perjanjian Rabu (23/4), Abbas akan memimpin satu "pemerintah independen" para teknokrat, yang akan dibentuk dalam lima pekan. Pemerintahan sementara yang baru akan dikenai kewajiban dengan mengadakan pemilihan parlemen dan presiden dalam enam bulan masa jabatannya.

Perwakilan dari dua pihak sudah bertemu di Kairo, Mesir, (Ahad 20/4). Sejumlah laporan menyebutkan, keduanya mencapai "kemajuan nyata" setelah Hamas menyetujui sejumlah kondisi fundamental dari perjanjian keduanya. Juga ada kesepakatan bahwa pemilihan lembaga legislatif dan Dewan Nasional Palestina digelar pada hari yang sama, tapi setelah semua klausul lain dalam perjanjian telah dipenuhi, yang meliputi distribusi menteri dan kekuasaan. 

Hamas meminta pembentukan kepemimpinan sementara untuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) harus menampung wakil dari Hamas dan Jihad Islam. Para pihak juga sepakat untuk memulai pembicaraan selama dua minggu tentang pembentukan pemerintah persatuan nasional. Setelah itu akan dibahas tanggal pemilihan umum Palestina dan distribusi kepemimpinan PLO yang bersatu.

Meyakinkan Barat

Rekonsiliasi Hamas dan Fatah disikapi beragam. Liga Arab dan negara-negara Teluk yang secara tradisional merupakan sekutu setia Barat menyambut hangat perdamaian ini. Hal yang sama ditunjukkan oleh pemerintah Teheran. Dua negara yang juga memengaruhi konstelasi internasional, Cina dan Rusia juga menyambut baik.

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Abdullatif al-Zayani pada Kamis menyambut baik kesepakatan rekonsiliasi disepakati di Jalur Gaza pada Rabu oleh Fatah dan Hamas, dua faksi Palestina utama. "Saya yakin mengakhiri perpecahan internal Palestina akan menjadi langkah ke arah yang benar," kata al-Zayani.

Para pejabat Israel telah menolak keras perjanjian rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus memilih antara perdamaian dengan Israel atau dengan Hamas, sementara Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman menegaskan bahwa melaksanakan perjanjian rekonsiliasi akan berarti akhir dari negosiasi perdamaian.

Presiden Barack Obama mengecam perjanjian rekonsiliasi antara dua faksi politik utama Palestina Hamas dan Fatah yang bisa mengarah pada pembentukan pemerintah persatuan. Obama menyebut langkah rekonsiliasi itu merupakan kesepakatan yang sama sekali tidak membantu proses perdamaian.

“Fakta bahwa baru-baru ini adalah Presiden Abbas mengambil langkah yang sama sekali tidak membantu proses perdamaian dengan bergabung kembali dengan Hamas. Anda tahu, langkah tersebut tidak konduktif untuk mencoba menyelesaikan krisis ini,” kata Obama pada Jumat (25/4/2014), mengacu kepada kepala Otoritas Palestina Mahmud Abbas.

Menyadari keraguan Israel dan Amerika atas dirinya, Abbas berusaha meyakinkan rekonsiliasi ini tidak akan membahayakan  kepentingan Israel. Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina mengadakan pertemuan pada Sabtu (26/4) di kota Ramallah, Tepi Barat untuk membahas tanggapan terhadap komentar Israel terkait perundingan perdamaian setelah perjanjian rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan bahwa pemerintah Palestina dari konsensus nasional yang akan dibentuk setelah penandatanganan perjanjian rekonsiliasi akan mengakui Israel, perjanjian internasional, dan akan meninggalkan kekerasan. Sejumlah perwakilan Hamas hadir dalam pertemuan di Ramallah ini.

Di depan Dewan Pusat Abbas mengatakan : “Pemerintah berikutnya akan melakukan konferensi politik. Sedang saya akan mengakui negara Israel, membuang kekerasan dan terorisme, serta mengakui legitimasi internasional, berkomitmen dengan keputusan-keputusan internasional, dan semuanya akan dilaksanakan oleh pemerintah.” (FW dari berbagai sumber)

Box : Menjilat Zionis Yahudi, Abbas Kecam Holocoust

Tahu Israel meragukan kesetiaannya, Abbas menjilat Israel dengan mengecam Holocoust.  Presiden Otoritas Nasional Palestina ini mengatakan,  apa yang terjadi menimpa orang-orang Yahudi selama Perang Dunia II atau apa yang dikenal dalam sejarah sebagai Holocaust adalah “kejahatan paling keji yang dikenal manusia era modern”. Ia menegaskan rasa simpatinya terhadap keluarga korban. Ia juga menyerukan pemerintah Israel pada kesempatan peringatan Holocaust untuk memilih opsi perdamaian dan solusi dua negara.

Sebagaimana yang dilansir situs arabic.cnn.com, 27/4/2014, kantor berita Palestina mengutip  pernyataan Abbas saat menjawab pertanyaan tentang peringatan “Holocaust” di sela-sela pertemuan dengan Rabbi Marc Schneier:  “Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dalam Holocaust adalah kejahatan paling keji yang dikenal manusia di era modern.”

Pesan Abbas dalam memperingati Holocaust ini dibuat pada saat hubungannya dengan Israel mengalami kebuntuan yang sulit. Hal ini menyusul pengumuman pemerintah Israel pada Kamis bahwa pemerintah Israel tidak akan pernah bernegosiasi dengan pemerintah Palestina yang didukung oleh Gerakan Perlawanan Islam “Hamas”. Sementara Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman menuduh Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas sedang menjalankan apa yang ia sebut “terorisme politik”.  (FW dari berbagai sumber)

 

 

 

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved