[122] Negara Memalak Rakyat PDF Print E-mail
Thursday, 20 March 2014 00:03

Jaminan sosial yang berlaku sejak Januari 2014 hanya memalak masyarakat dengan kedok jaminan sosial.

Hujan rintik-rintik tidak menyurutkan niat para tokoh, ustadz dan kyai untuk ikut menghadiri Dirasah Syar’iyyah yang dilaksanakan oleh Lajnah Tqaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Sabtu (22/2) di Kantor  DPP HTI Crown Palace Jakarta.

Pada acara yang dihadiri lebih dari 75 peserta itu, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menjelaskan fakta bobroknya pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Menurutnya, jaminan sosial yang berlaku sejak Januari 2014 hanya memalak masyarakat dengan kedok jaminan sosial.

“Tiap orang diwajibkan menjadi peserta asuransi, dan jika tidak mendaftar akan mendapat sanksi penjara delapan bulan dengan denda satu milyar rupiah,” jelasnya .

Tidak hanya itu, menurut Yahya, pemberi kerja dan setiap orang jika tidak mendaftarkan  pekerja atau anggota keluarganya diberi sanksi administratif sampai tidak mendapat pelayanan publik. “Jika telat didenda, sampai tidak diberi pelayanan kesehatan yang dilayani BPJS,” terangnya.

Ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial.

Hal itu memang dijelaskan dalam UU no 40 tahun 2004 pasal 4 menjelaskan prinsip gotong royong dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwajibkan dengan peserta membayar iuran.

Dengan membayar iuran, jelas Yahya, maka pelaksana jaminan kesehatan mengumpulkan dana yang cukup besar untuk diinvestasikan jangka pendek dan jangka panjang seperti dijelaskan dipasal 11 UU 24 tahun 2014 tentang BPJS.

“BPJS kesehatan diperkirakan akan mengumpulkan dana iuran peserta sedikitnya Rp 80 trilyun per tahun,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI, Hafidz Abdurrahman menerangkan hukum SJSN dan BPJS yang haram untuk dilaksanakan. Sebab produk UU ini bukan dari Islam, tapi lahir dari sistem kufur.

“Ini adalah produk UU yang bukan dari Islam, yang haram diadopsi, diterapkan dan disebarluaskan.” jelasnya

Ada lima alasan, yang menyebabkan ini haram. Pertama, karena ini memakan harta dengan cara yang zalim. Kedua, negara tidak menjalankan tanggung jawabnya, justru dialihkan kepada pihak lain.

Ketiga, negara melakukan kezaliman kuadrat. Sudah tidak menjalankan kewajibannya, rakyat pula dipaksa menjalakan kewajiban yang seharusnya dia dipikul,” kecamnya.

Keempat, menurut Hafidz, negara telah memalak rakyat. Dan kelima, ini merupakan bentuk asuransi. Dan asuransi ini hukumnya haram. “Karena faktor akadnya yang batil, dan ketidaksesuaian fakta dhaman dengan asuransi,” jelasnya.[] fatih

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved