[126] Nasionalisme Abal-abal PDF Print E-mail
Monday, 19 May 2014 15:14

“Belum lagi dilepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Megawati, sangat banyak kelemahannya,” katanya.

Jauh sebelum pemilihan umum digelar, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menempatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon pemimpin Indonesia paling nasionalis. Ia mengungguli calon-calon lainnya termasuk Joko Widodo (Jokowi).

Pertanyaannya, benarkah Megawati seorang nasionalis sejati? Menjelang perhelatan pemilu lalu, justru rekam jejak Megawati disorot banyak kalangan. Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) salah satunya. Direktur LIMA Ray Rangkuti mengungkapkan, justru di masa rezim Megawati-lah terjadi penjualan aset negara dengan harga murah.

Tidak itu saja, menurutnya, Megawati juga mengeluarkan kebijakan outsourcing kaum buruh yang sampai saat ini menyisakan sakit hati bagi wong cilik. Lalu pemberian release & discharge (R & D) kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), penjualan Indosat dengan harga murah ke SingTel, penjualan kapal tanker VLCC milik Pertamina dan kemudian pihak Pertamina harus menyewa dengan harga mahal.  Rezim Mega juga yang menjual aset yang dikelola BPPN ke pihak asing.

“Belum lagi dilepasnya Sipadan dan Ligitan dari Indonesia. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Megawati, sangat banyak kelemahannya,” ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (28/3).

Mudahkan Konglomerat Hitam

Masa pemerintahan Megawati menjadi saat yang menyenangkan bagi konglomerat hitam. Betapa tidak, mereka mendapatkan Release and Discharge (R & D), yang arti harafiahnya adalah bebaskan dan bayar utang. Para pengemplang uang negara dalam kasus BLBI ini oleh Megawati diberi kemudahan dengan mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan 16-36 persen. Mereka pun bebas dari tuntutan pidana. Ketentuan itu diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (settlement out of court).

Kebijakan itu sempat ditentang oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Kwik Kian Gie), karena kebijakan itu melanggar hukum. Menurut Kwik, perjanjian perdata tidak bisa meniadakan pelanggaran pidana yang diatur oleh UU.

Namun Megawati bergeming. Ia tetap saja melanjutkan kebijakan tersebut. Dampaknya, banyak aset-aset para konglomerat yang seharusnya menjadi milik negara, diambil kembali oleh para konglomerat hitam tersebut dengan harga murah.

Jual Tanker Pertamina

Rezim Megawati pula yang ‘memaksa’ Pertamina menjual tanker raksasa  VLCC (very large crude carriers).  Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai penjualan dua tanker raksasa yang berlangsung Juni 2004, merugikan negara mulai 20 juta-56 juta dollar AS.

Hal itu akibat dari persekongkolan antara Pertamina dan Goldman Sachs sebagai pengatur (arranger) tender penjualan yang ingin memenangkan Frontline Ltd dari Swedia, sebagai pembeli.

Tanker yang seharusnya bisa dijual dengan harga pasa 204 juta-240 juta dolar AS sesuai dengan harga pasar saat itu, ternyata hanya dijual dengan harga 184 juta dolar AS kepada Frontline. Saat itu salah satu komisaris utama Pertamina adalah Laksamana Sukardi.

Anehnya, setelah kapal tanker raksasa itu dijual, Pertamina harus menyewa kapal itu untuk mengirimkan minyak ke luar negeri. Alasannya, menyewa lebih murah daripada membeli.

Jual BUMN

Meski mengklaim menerapkan ekonomi yang pro wong cilik, nyatanya Megawati malah menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di masanya, BUMN yang dijual yakni Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggal Prakarsa, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara. Dari penjualan ini negara memperoleh masukan dana sebesar Rp 3,5 trilyun.

Bukannya dijual dengan harga mahal karena BUMN itu tergolong BUMN sehat dan menghasilkan pendapatan bagi negara, justru BUMN itu dijual dengan harga yang dinilai beberapa kalangan terlalu murah.

Tak hanya itu, rezim Megawati pun menjual bank-bank yang masih berada di bawah BPPN dengan sangat murah kepada pihak asing. Konon, setiap transaksi merugikan negara trilyunan rupiah. Dan di balik itu ada Mafia Berkeley, yang berpaham neoliberalisme.

Penjualan yang paling disorot masyarakat saat itu adalah penjualan PT Indosat dan PT Telkom. Betapa tidak, dua perusahaan raksasa itu sempat mendatangkan keuntungan yang berlimpah. Saham kedua perusahaan itu pernah loncat hingga Rp 26,740 trilyun. Sayang, kemudian kedua perusahaan itu jatuh ke pelukan Temasek, BUMN Singapura.

Dari penjualan saham-saham BUMN ini rezim Megawati menargetkan pendapatan Rp 6 trilyun/tahun. Menteri BUMN saat itu Laksamana Sukardi laksana mengejar setoran. Namun ada yang berspekulasi setoran itu tak cuma disalurkan ke APBN semata, melainkan juga ke sejumlah rekening lain.

Jual Gas Tangguh

Satu ‘dosa’ rezim Megawati yang tak terlupakan hingga sekarang adalah penjualan gas dari Tangguh, Papua ke Cina. Betapa tidak, Indonesia saat itu menjual gas itu dengan harga sangat murah dan bersifat flat (tetap).

Harga jual gas ke Fujian, Cina hanya US$ 3,45 per MMBTU. Padahal, harga gas ekspor Indonesia ke luar negeri di atas US$ 18 per MMBTU. Sedangkan harga gas domestik saja sudah mencapai US$ 10 per MMBTU.

Anehnya, berdasarkan pembicaraan Jusuf Kalla dengan Wakil Presiden Cina Xi Jinping, justru Megawatilah yang meminta harga seperti itu kepada Cina. [] emje

BOKS

Jual Indosat, Konyol!

Sebagai negara maritime, Indonesia membutuhkan sarana telekomunikasi canggih untuk mengawasi wilayah kedaulatannya. Maka, tak heran era Orde Baru Indonesia memiliki satelit untuk berbagai keperluan baik telekomunikasi maupun pertahanan keamanan.

Bukannya dipertahankan, ketika Megawati berkuasa, justru satelit yang sangat strategis ini malah dijual ke Singapura.  Kepemilikan saham jatuh ke Temasek yang menguasai 41 persen sahamnya.

Tak heran banyak pihak khawatir, pihak/pemerintah Singapura dapat mengontrol dan mengetahui akan sistem keamanan Indonesia bahkan rahasia negara. Mengapa? Karena Indosatlah yang mengendalikan satelit Palapa.

Alasan penjualan Indosat pun terbilang lucu. Megawati berdalih, penjualan ini untuk menghindari monopoli pemerintah terhadap kepemilikan dominan pemerintah pada perusahaan telekomunikasi tersebut.

Menteri Pemuda dan Olah Raga Roy Suryo yang juga dikenal menggeluti bidang telekomunikasi, sejak satelit Palapa bukan milik Indonesia, sejak itulah penyadapan kepada Indonesia dilakukan.

Menurutnya, Indosat memiliki infrastruktur telekomunikasi paling lengkap, mulai dari jaringan serat optik, satelit hingga BTS seluler dan FWA. Roy mempertegas bahwa penyadapan makin jelas setelah Indosat dijual pada pihak asing. 

"Saya tidak ingin mengatakan itu zaman siapa presidennya, namun sejak Indosat dijual itulah penyadapan kian marak karena satelit Palapa berada di luar kendali," ujar Roy, Desember lalu. []

 

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved