[126] Hanya Bisa Berubah dengan Khilafah PDF Print E-mail
Monday, 19 May 2014 15:17

"Pemilu bukan lagi menjadi variabel yang menentukan asing semakin mencengkeram Indonesia atau tidak,” katanya.

Banyak orang yang berharap dengan pemilihan umum, Indonesia akan menatap masa depan yang lebih baik. Yang pasti, penentu kebijakan akan berubah karena legislatornya berubah. Tapi akankah terjadi perubahan revolusioner atau hanya sekadar berubah?

Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI Yahya Abdurrahman menilai, tak akan ada perubahan yang berarti dalam perjalanan Indonesia lima tahun ke depan. “Partai apapun menang dan siapa pun yang memerintah, akan menjalankan sistem kapitalisme. Yang berbeda hanya tingkatannya saja,” katanya.

Ia berani mengatakan itu karena selama ini, meski PDIP sempat menjadi oposisi bagi pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, platform PDIP tak jauh berbeda dengan Partai Demokrat. Dan seperti lima tahun sebelumnya, politik koalisi akan terjadi sehingga warna pemerintahan yang akan muncul juga tak jauh beda dengan rezim SBY.

Malah, menurut Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan di era Soeharto, kondisinya lebih parah dibanding rezim SBY. “Saya agak pesimis akan ada perubahan yang signifikan. Karena, pasti akan terjadi koalisi-koalisi. Sehingga semuanya akan rapuh seperti hasil pemilu 2009 lalu,” jelasnya.

Ia memprediksi, pemerintahan yang terbentuk tidak efektif. “Maka sulit untuk mendapatkan pemerintahan yang kuat. Jadi saya pikir akan lebih parah lagi (dibanding sebelumnya),” terangnya.

Ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir menilai, mau ada pemilu atau tidak ada pemilu, kekuatan asing di sini sudah sangat dominan. “Pemilu bukan lagi menjadi variabel yang menentukan asing semakin mencengkeram Indonesia atau tidak,” katanya.

Secara ekonomi, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy menilai, arah ekonomi parpol pemenang pemilu tidak ke mana-mana. “Tetap melanjutkan neoliberal dan ikut arus globalisasi,” tandasnya.

Ia beralasan, sistem yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem yang berpacu dengan globalisasi. Maksudnya, Indonesia sudah 99 persen terbuka penuh. Ibarat berpakaian,  katanya, semua sektor sudah sangat telanjang hanya beberapa saja yang masih berbikini.

Walau pun menjanjikan perubahan, kata Ichsan, potensi perubahan itu tak akan terjadi karena ada beberapa perjanjian utang luar negeri yang dibuat oleh pemerintah rentang waktu 2009-2014 itu berisi tentang kewajiban Indonesia melanjutkan program globalisasi.

Ia menuturkan, jelas partai politik tidak bisa mengubah itu. Sementara presiden yang akan dipilih, ia pun belum bisa memastikan apakah berani mengubah itu. “Jadi kalau capres yang ada pun tidak bisa merubah itu, ya berarti sekedar menyinambungkan globalisasi,” tandasnya.

Secara umum, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI Arim Nasim pun sependapat dengan Ichsanuddin. Ia mengatakan, parpol yang ada tidak memiliki road map yang jelas bagaimana caranya agar ekonomi Indonesia terbebas dari cengkeraman para kapitalis. “Yang ada hanya sekadar jargon ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi tanpa ada konsep yang jelas,” tegasnya.

Perubahan Hakiki

Demokrasi tak akan menghasilkan perubahan hakiki. Justru demokrasi merupakan alat Barat [baca: Amerika] untuk menguasai negeri-negeri Islam. Amerika secara sengaja menanamkan demokratisasi di seluruh dunia untuk menekan agar tidak ada kekuatan lain di luar Amerika yang bisa bangkit menandingi Amerika. (baca Media Umat edisi 123).

Maka kebangkitan hakiki, kata juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, adalah mengembalikan kesadaran akan hakikat hidup manusia di dunia sebagai Abdullah dan khalifatullah dengan misi menyembah sang Khalik dan memakmurkan bumi dengan menjalankan syariah-Nya secara kaffah.

“Itulah kebangkitan hakiki dengan spirit Islam. Spirit itu pula yang semestinya sekarang kita ikhtiarkan untuk muncul kembali karena Islamlah sumber kekuatan perjuangan yang tak akan pernah padam guna membawa negeri ini ke arah yang lebih baik di masa datang,” jelasnya.

Ia mengutip pendapat Syeikh Taqiyyudin an-Nabhani dalam kitab Nizahm al-Islam yang menyatakan bahwa kebangkitan yang hakiki harus dimulai dengan perubahan pemikiran(taghyir al-afkar) secara mendasar (asasiy[an]) dan menyeluruh (syamil[an]) menyangkut pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, serta hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Pemikiran yang membentuk pemahaman (mafahim) akan memengaruhi tingkah laku; akan terwujud tingkah laku islami bila pada diri seorang Muslim tertanam pemahaman Islam.

“Dengan demikian kebangkitan umat Islam adalah kembalinya pemahaman seluruh ajaran Islam ke dalam diri umat dan terselenggaranya pengaturan kehidupan masyarakat dengan cara Islam,” kata Ismail.

Kebangkitan hakiki ini, menurutnya, tidak akan terwujud tanpa dakwah. Dakwah yang dimaksud haruslah “dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam” (da’wah li isti’nafi al-hayah al-islamiyyah).  Hanya dengan itu maka umat Islam akan mengamalkan seluruh hukum-hukum Islam baik menyangkut akidah, ibadah, makanan minuman, pakaian, akhlak,‘uqubat maupun muamalah (sosial, budaya, pendikan, politik dan ekonomi) dengan jalan menegakkan kembali khilafah Islam.

Ia menjelaskan, dakwah seperti ini harus dilakukan secara berjamaah (jama’iyy[an]) atau berkelompok. Jamaah atau kelompok yang dimaksud haruslah bersifat politis (siyasiy[an]) oleh karena tujuan dakwah, yakni tegaknya kembali kehidupan Islam, adalah tujuan politik.

Dari segi individu, lanjutnya, dakwah bertujuan membentuk Muslim yang berkepribadian Islam. Secara komunal, dakwah bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah Islam hingga terbentuk masyarakat Islam dengan adanya penerapan syariah Islam di bawah naungan Daulah Khilafah. “Inilah yang akan menghasilkan perubahan hakiki,” tandasnya. [] emje

BOKS

Membuang Persoalan

Pangkal persoalan dunia Islam termasuk Indonesia,  menurut  Syeikh Taqiyuddin an Nabhani rahimahumullah, dalam kitabnya Nida ul Haar, ada dua. Pertama adalah penguasa-penguasa boneka penjajah yang bercokol di dunia Islam. Kedua, diterapkannya sistem kufur yang bukan berasal dari syariah Islam.

Maka kebangkitan dunia Islam akan bisa terjadi dengan membuang dua pangkal persoalan tersebut. Jika tidak, dunia Islam termasuk di Indonesia akan tetap di bawah kekuasaan kafir penjajah.

Meski berulang kali pemilu, selama akar persoalan itu masih ada, dapat dipastikan Indonesia tidak akan berubah. Kekuatan asing akan terus bercokol di negeri ini. Kekayaan alam Indonesia akan terus dikuras dan dirampok penjajah melalui legitimasi para penguasa boneka.

Demikian pula, selama Indonesia tetap menerapkan sistem demokrasi, tak akan ada perubahan hakiki di negeri ini. Ingat bahwa demokrasi tak akan memberikan jalan bagi partai politik yang terlibat di dalamnya untuk meruntuhkan sistem itu sendiri. Yang ada, demokrasi akan mengekang para pendukungnya agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Bahkan kalau ada yang ingin menjatuhkan demokrasi, pasti dilibas. []

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved