[127] Wajah Lokal, Sikap Begundal? PDF Print E-mail
Friday, 23 May 2014 23:38

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengaku terhina andai calon presiden Indonesia wajib mendapatkan restu dari Amerika Serikat.

Pemilihan presiden Indonesia dua bulan lagi. Masing-masing calon presiden sudah pasang kuda-kuda. Mereka berlomba meningkatkan citranya masing-masing. Ada yang blusukan, ada yang menghadiri berbagai pertemuan, dsb. Semua demi sebuah citra.

Meski hasil pemilu legislatif baru diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 9 Mei nanti, dari proses hitung cepat, beberapa partai sudah siap-siap memasang calon presiden mereka. Ada tiga yang mengerucut yakni Joko Widodo (PDI Perjuangan), Abu Rizal Bakrie (Partai Golkar), dan Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Lainnya, masih wait and see karena jumlah perolehan suara mereka di legislatif di bawah 10 persen.

Tidak cukup pencitraan, ‘perang’ antar kandidat pun sudah mulai. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pun menyindir rivalnya dengan sebutan ‘Presiden Boneka’.

"Saudara mau dipimpin boneka? Presiden boneka?" tanya Prabowo di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (23/3/2014). "Tidaaak"," jawab para pendukungnya.

Siapa presiden boneka yang dimaksudkannya? Ia tidak menyebut secara pasti. Mantan  Komandan Jenderal Pasukan Baret Merah ini hanya menyatakan, pemilu kali ini adalah pertarungan siapa yang menjadi antek asing dan yang menginginkan berdaulat.

Namun masyarakat umum tahu bahwa itu diarahkan kepada rivalnya dari PDI Perjuangan Joko Widodo atau yang sering disebut sebagai Jokowi. Pantas saja, sindiran Prabowo itu langsung disambut oleh Megawati.

"Katanya dia (Jokowi) presiden boneka? Hah? Bonekanya siapa? Dia datang dari PDI Perjuangan, maka sayalah yang memutuskan siapa calon presidennya," jelas Megawati di Manado beberapa waktu kemudian.

Menurut Mega, Jokowi ditunjuknya bukan berarti menjadi bonekanya. “Karena saya tahu dia (Jokowi) orang yang punya prinsip, punya keyakinan, dan tahu bagaimana menyejahterakan rakyat," bantah Mega.

Cari Dukungan Asing

Tudingan Prabowo terhadap Jokowi seolah mendapatkan pembenaran. Begitu PDIP yakin memenangi pemilu legislatif, Jokowi langsung roadshow ke mana-mana. Ia bersama Ketua Umum PDIP Megawati bertemu dengan Dubes Amerika Serikat, Robert O Blake, Senin (14/4/14). Pertemuan itu juga dihadiri beberapa perwakilan duta besar negara yang lain, termasuk Inggris dan Vatikan.

Anehnya pertemuan resmi itu dilakukan di Perumahan Permata Hijau, Jl Sircon, G 73 III, Jakarta Selatan, rumah pengusaha  keturunan Tionghoa Jacob Soetoyo. Pertemuan itu berlangsung tertutup.

Kepada para pemimpin redaksi media massa sehari berikutnya, Jokowi menyebut pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara Indonesia dengan dunia internasional. "Namanya bertemu kan kita ingin punya jaringan internasional, punya hubungan yang makin baik dengan dunia luar," ujar Gubernur DKI Jakarta ini.

Setali tiga uang dengan Jokowi, Prabowo sendiri sebenarnya jauh hari sudah kasak-kusuk ke Amerika. Memang tidak secara langsung, tapi tidak langsung yakni melalui adiknya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo.

Kepada redaksi Trans TV, Hashim mengaku sempat mondar-mandir delapan kali ke Amerika. "Saya sudah delapan kali ke Washington, sudah bertemu senator, kongres, saya ketemu-macam-macam. Tidak benar bahwa luar negeri...banyak yang senang dengan Pak Prabowo di Washington," kata Hashim seperti dikutip detikcom (12/2/14).

Menurut anak Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu, kunjungan itu pun membawa hasil cukup baik. Salah satunya ia tahu bahwa Amerika tidak membenci Prabowo. "Tidak menolak Pak Prabowo secara personal," kata Hashim.

Ia yakin kakaknya bisa diterima oleh Amerika. "Kalau Pak Prabowo jadi presiden pasti akan diundang ke Amerika, mereka akan buka hubungan," tegasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan, tidak ada persoalan antara  Prabowo Subianto dan Amerika Serikat. Menurutnya, hubungan Prabowo dan Negara Paman Sam baik-baik saja. "Bahkan sudah mendirikan lembaga di Amerika, yakni The Sumitro Djojohadikusumo Center for Emerging Economics in Southeast Asia," kata Suhardi seperti dikutip Tempo (7/4/14).

Nah, satu calon lagi yang luput dari ‘pertarungan’ adalah Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB). Sebagai pengusaha, banyak pihak menilai ARB bisa diterima oleh Amerika. Bahkan selama ini, ARB telah membina hubungan dengan pengusaha Yahudi dari keluarga Rothschild. Keluarga Yahudi Ashkenazi ini menguasai perusahaan perbankan investasi multinasional yang bergerak di 40 negara selama lebih dari dua abad. Dengan dukungan dana Yahudi, Grup Bakrie menguasai beberapa tambang di bawah bendera Bumi Plc.

Sepak terjangnya pun bisa dilihat ketika ia memimpin Partai Golkar. Golkar selama ini dikenal sangat mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dikenal neoliberal. Sebagai kekuatan besar di DPR, tidak terlihat upaya partai tersebut untuk mencabut atau minimal merevisi berbagai undang-undang berbau asing seperti Undang-Undang (UU) tentang Penanaman Modal, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), UU Ketenagalistrikan dll.

Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal mengaku terhina andai calon presiden Indonesia wajib mendapatkan restu dari Amerika Serikat. Pemilihan presiden, kata Dino, adalah perihal kedaulatan. Sehingga, ia menentang jika ada negara lain melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri. Menurutnya, yang benar adalah pemerintahan Indonesia harus mendapat dukungan internasional.

Lho bukannya sama saja? [] emje

BOKS

Boneka, Buah Demokrasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hamdan Bashar menilai, di mana pun tempat di dunia, Amerika Serikat berusaha menyebarkan pengaruhnya. “Jadi hegemoni Amerika itu ingin ada di mana-mana, termasuk di Timur Tengah,” tandasnya.

Ketua Lajnah Siyasiyah (politik) DPP HTI Yahya Abdurrahman menjelaskan, salah satu jalan hegemoni itu diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi. Melalui sistem ini, calon presiden bisa dikendalikan melalui jalan bantuan modal dan pencitraan dari asing.

“Maka demokrasi itu membuka pintu lebar untuk munculnya penguasa-penguasa boneka. Yang jelas dalam demokrasi, di antaranya mereka adalah boneka pemilik modal atau mengabdi kepada pemilik modal,” tandasnya.

Satu hal yang menjadikan sebuah negara di bawah hegemoni asing, menurut Yahya, adalah ketiadaan ideologi. Negara yang bukan negara ideologis pasti akan menerapkan ideologi lain, dan pemimpinnya pasti membebek ideologi tersebut.

Sebagai contoh Indonesia, meski mengaku memiliki ideologi Pancasila, nyatanya yang diterapkan adalah ideologi kapitalisme-demokrasi. Maka dapat diduga, yang menjadi panutan adalah negara pemilik ideologi itu yakni Amerika Serikat dan Barat.

“Tanpa ideologi, hampir bisa dipastikan penguasa-penguasanya akan terus menjadi boneka atau yang dikendalikan oleh asing,” tegas Yahya.

 

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved