[127] Pemimpin Independen Itu PDF Print E-mail
Saturday, 24 May 2014 22:33

Pemimpin harus bebas dari pengaruh dan penguasaan pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau negara.

Presiden Indonesia terus berganti. Tapi anehnya mereka mengemban pemikiran yang sama. Lihat saja kebijakan yang mereka lahirkan, tak jauh berbeda. Yang berbeda hanya bentuk dan implementasinya.

Pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswir mengungkapkan, sejak 1957 atau 1958, Amerika masuk ke dalam pembentukan cara berpikir di Indonesia. Caranya, pertama-tama, banyak anak bangsa Indonesia diberi beasiswa sekolah ke Amerika untuk mengenal apa itu kapitalisme. Setelah mereka pulang, mereka masuk ke dalam pemerintahan Soeharto untuk membuat UU.

Ia melanjutkan,  pada saat yang sama, mereka juga masuk ke dunia pendidikan. Lalu dari sana  mereka mulai menyusun kurikulum, silabi, termasuk dengan memperbanyak pengiriman tenaga-tenaga pengajar untuk belajar ke Amerika Serikat.

“Kembali ke Indonesia, mereka mengembangkan pendidikan tinggi dengan arah yang sangat jelas yaitu sebagai bagian praktik penguasaan Amerika Serikat di Indonesia, untuk semua disiplin. Dengan demikian, tidak hanya pemimpin dan UU-nya, perekonomiannya tetapi juga cara berpikirnya pun sekarang sudah dikendalikan,” kata Revrisond.

Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI Hafidz Abdurrahman membenarkan hal itu. Menurutnya, penjajah sejak awal memiliki political plan terhadap sebuah negara. Rencana politik itu tidak akan berjalan jika tak ada kaki tangan yang bisa menjalankannya. Karenanya, penjajah senantiasa menanam orang-orangnya di dunia Islam. “Agen itu ada di semua sektor,” tandasnya.

Mereka itu, lanjutnya, adalah orang-orang yang mengadopsi pemikiran Barat. Meski lokal, mereka memiliki cara pandang (mindset) pemikiran ala Barat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di negerinya.

Pemimpin Independen

Dalam Islam, pemimpin harus bebas dari pengaruh dan penguasaan pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau negara. Menurut Hafidz, hal itu tidak akan mungkin terwujud jika para pemimpin itu bersikap pragmatis seperti sekarang.

Ia menjelaskan, pemimpin harus memiliki kesadaran politik. Dengan kesadaran politik inilah ia mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa kawan  dan siapa lawan. Ia mengetahui konstelasi politik di tingkat lokal dan global.

Tapi itu pun, menurutnya, belum cukup. Pemimpin sejati dalam Islam harus mempunyai ideologi yang terpancar dari akidahnya. “Dengan ideologi ia punya prinsip. Dia rela berkorban demi mabda/ideologinya,” jelasnya.

Ini, lanjutnya, sangat berbeda sekali dengan pemimpin pragmatis. Sikap politik mereka cenderung berubah-ubah. Sehingga muncul jargon ‘tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan’. Sikap politik hanya ditentukan oleh kemaslahatan atau kemanfaatan belaka. “Akhirnya lahir politik transaksional,” katanya.

Dengan demikian, kata Hafidz, pemimpin yang memiliki ideologi akan bertindak dan bersikap berdasarkan ideologinya, bukan atas kepentingan tertentu, apakah kelompok atau asing. “Semua dilakukan karena tuntutan ideologi.”

Ideologi itu sendiri terpancar dari akidah Islam yang benar. Karenanya, tidak mungkin seorang menjadi ideologis jika akidahnya masih bermasalah.

Hafidz, membentuk pemimpin ideologis tidak bisa serta merta. Ada proses edukasi berkesinambungan. Dalam hal ini, peran partai politik menjadi sangat penting. Hanya saja, partai politik ini pun haruslah partai politik ideologis, bukan sembarang partai politik.

Dengan demikian, kehadiran partai politik ideologis ini menjadi keniscayaan. Partai inilah yang bertugas mencetak kader calon pemimpin ideologis. Caranya dengan internalisasi ideologi Islam ke dalam diri kader tersebut. “Jadi tidak mungkin partai politik yang ada sekarang bisa menghasilkan kader ideologis karena ideologi yang ditanamkan rusak,” tandasnya.

Menurutnya, bisa saja partai politik yang ada sekarang berubah. Caranya dengan membersihkan diri dari ideologi di luar Islam dan melepaskan diri dari bantuan pendanaan pihak mana pun. Karena, dua hal inilah sebenarnya yang menjerat partai politik sehingga tidak bisa menjadi mesin perubahan.

Ia mengingatkan, intervensi asing hanya bisa dicegah atau difilter dengan filter ideologi juga. Selama partai politik—termasuk parpol Islam—tidak memiliki ideologi yang jelas, maka tidak bisa diharapkan mereka mampu melahirkan pemimpin yang independen.

Hafidz menambahkan, di sinilah partai politik Islam seharusnya mengetahui detail ideologi Islam itu. “Kalau tidak detail, gampang sekali dibelokkan. Seakan-akan itu dari Islam, ternyata dari Barat,” jelasnya.

Pemimpin ideologis yang lahir dari partai politik Islam ideologis akan melihat kepentingan ideologi Islam di atas kepentingan lainnya. Ia tidak rela negerinya dijajah oleh orang kafir. Ia akan membangun kekuatan secara mandiri dan tidak tergantung pada kekuatan asing. Bahkan demi tuntutan ideologi, ia berani melepaskan diri negaranya dari penjajah. Ia tidak takut dengan ancaman penjajah. Sebaliknya, ia berani, tegas, dan keras terhadap para penjajah tersebut. [] emje

BOKS

Izzah Daulah Islam

Di akhir 1800-an, Yahudi Eropa membentuk gerakan nasional yang cukup kuat yang dinamakan gerakan Zionisme. Melalui gerakan ini, mereka menyerukan sebuah negara Yahudi yang didirikan di tanah air kuno mereka, Palestina. Kekuatan finansial dan politik yang unik dari berbagai keluarga Yahudi yang tersebar di Eropa mampu membuat Zionisme menjelma menjadi kekuatan utama pada akhir 1800.

Untuk mewujudkan rencana itu, pendiri Zionisme Theodor Herzl, secara pribadi menghadap Khalifah Abdul Hamid II untuk meminta izin khusus menetap di Palestina. Ia membawa uang 150 juta pound emas. Ia berharap uang itu diterima oleh Khalifah untuk membantu membayar utang Khilafah Utsmaniyah yang tergolong besar.

Dalam kondisi daulah yang sulit Abdul Hamid menyadari bahwa perannya sebagai khalifah mengharuskannya untuk melindungi kesucian dan kedaulatan tanah kaum Muslim. Apa jawabannya terhadap permintaan Herzl:

“Bahkan jika Anda memberi saya emas sebanyak seluruh dunia, apalagi senilai 150 juta pound emas Inggris, saya sama sekali tidak akan menerima tawaran Anda. Saya telah melayani millah Islam [negara] dan umat Muhammad selama lebih dari tiga puluh tahun, dan tidak pernah saya menghitamkan halaman kaum Muslimin, ayah dan nenek moyang saya, para Sultan Utsmani dan khalifah. Jadi saya tidak akan pernah menerima permintaan Anda!”

Pernyataan ini disampaikan Khalifah di tengah kondisi negara yang sangat lemah. Tapi, kenyataan itu tidak membuatnya bersikap pragmatis. Sebaliknya ia menunjukkan izzah (kemuliaan) seorang pemimpin sejati.

Khalifah Abdul  Hamid juga mencegah pembelian tanah di Palestina oleh organisasi Zionis, dan  memastikan bahwa upaya Yahudi membangun pijakannya di Palestina adalah sia-sia. Upaya Khalifah ini berhasil hingga khilafah dijatuhkan oleh gerakan Turki Muda yang di belakangnya ada Inggris. []

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved