Amnesty International Kecam Pemerintah Myanmar Karena Terapkan Pembatasan PDF Print E-mail
Friday, 19 June 2015 16:41

Mediaumat.com - Amnesty InternationalĀ  mengecam pemerintah Myanmar karena membungkam media menjelang pemilihan umum nasional di negara Asia Tenggara itu.

Kelompok HAM yang berbasis di London itu mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu, mengatakan pemerintahan Presiden Thein SeinĀ menerapkan ancaman, pelecehan dan pemenjaraan untuk mengintimidasi media menjelang pemilihan umum di Myanmar, yang dijadwalkan akan diadakan pada minggu terakhir bulan Oktober atau minggu pertama bulan November tahun ini.

Amnesty International mengatakan bahwa tindakan pembatasan kepada media akan menolak adanya klaim kebebasan di negeri oleh pemerintah di Naypyidaw.

Myanmar baru-baru ini juga dikritik oleh badan-badan HAM internasional atas UU Kependudukan yang baru, yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2015. UU itu akan memungkinkan pemerintah lokal untuk memperkenalkan peraturan keluarga berencana yang diduga ditujukan untuk menurunkan tingkat kelahiran di negara-negara bagian yang berbeda di negara itu.

"Hal ini secara serius akan memperburuk ketegangan etnis dan agama. Kami sangat menduga bahwa Muslim Rohingya di Rakhine akan menjadi target nomor satu dari undang-undang ini, "Phil Robertson, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch (HRW), mengatakan.

Robertson menambahkan bahwa undang-undang baru itu menentang seruan internasional "untuk rekonsiliasi dan menghormati hak-hak penduduk di Rakhine," negara bagian barat Myanmar, yang merupakan tempat bagi kelompok minoritas Muslim Rohingya.

Pemerintah di Myanmar menolak mengakui kelompok minoritas Muslim Rohingya sebagai warga negara dan menegaskan mereka adalah imigran "ilegal", meskipun telah tinggal di negara itu selama berabad-abad.

Sumber : IA/HMV/HRB (18/6/2015)

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved