[127] Ingin Menegakkan Sistem Islam PDF Print E-mail
Friday, 23 May 2014 23:08

H Abdul Halim Husein, SH, MH

Hakim Tinggi PTA Jabar

Bukan hanya para aktivis Islam saja yang menyadari sistem demokrasi yang diberlakukan di negeri mayoritas Muslim ini harus diganti, tetapi seorang hakim pun sekarang menyadari khilafah yang akan menjadi masa depan  Indonesia.

“Mereka ada yang katakan Indonesia sudah terpatri, demokrasi harga mati, harga mati nenek moyangmu? Engkau dan demokrasi yang akan mati!” tegas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat H Abdul Halim Husein dalam acara bedah majalah al-Waie, Ahad (20/4) di Komplek Sukup Baru, Kecamatan Ujungberung, Bandung, Jawa Barat.

Makanya, ia sangat marah bila ada ulama yang menolak perjuangan penegakan syariah dan khilafah. “Masa ada ulama yang anti dengan syariah dan khilafah? Ulama macam apa itu?” ungkapnya di hadapan sekitar 30 tokoh Ujungberung termasuk Ustadz Husnul Khair (staf pengajar Mahad UIN Bandung) dan Ustadz Unang Hermawan (Ketua Forum DKM Pasanggrahan Ujungberung).

Dalam acara yang bertema Pudarnya Peran Politik Ulama tersebut ia membagi ulama ke dalam tiga golongan. Pertama, ulama yang benar-benar anti terhadap syariah, terhadap Islam kaffah, dan lebih memilih demokrasi.

Kedua, ulama yang setengah-setengah, mengatakan bahwa Indonesia ini negara plural, merasa ketika Islam diterapkan sebagian sudah tidak menjadi persoalan.

Ketiga, ulama pejuang Islam kaffah. “Inilah sesungguhnya jalan kita. Maka berlombalah dalam kebaikan,” ujarnya.

Mengapa bisa, salah seorang dari tiga hakim di Provinsi Jawa Barat memiliki pemikiran seperti itu? Media Umat pun mewawancarai pria yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No 714 Bandung tersebut.

Riwayat singkat

Lelaki kelahiran Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 1 Februari 1952 mengaku mengenal istilah syariah dan khilafah berbarengan dengan mengenal Hizbut Tahrir ketika dirinya bertugas di Ternate.

Saat itu, tepatnya pada tahun 2000, sepuluh bersaudara putera dari Buya Haji Husein Dt. Rajo Manggih dan Hajah Singar  diundang oleh seorang remaja untuk memberikan pencerahan melalui ceramah di Masjid Muttaqien Ternate.

Sesaat setelah menyampaikan ceramahnya, alumnus pesantren tradisional Tarbiyah Islamiyah di Kecamatan Tilatang Kamang, Bukit tinggi, Sumatera Barat disanggah dan ditanya langsung oleh aktivis HTI yang masih muda, usianya belum genap 20 tahun.

“Saya saat itu memberikan ceramah-ceramah biasa, bagaimana meningkatkan pengetahuan, ilmu, akidah. Namun ketika saya menyampaikan ceramah itu, saya disanggah dan ditanya bahwa ceramah saya itu kurang begitu menyentuh arti perjuangan umat Islam yang tidak diperjuangkan umat Islam sekarang,” kata lulusan sarjana muda Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang sambil memperagakan ekspresi herannya saat itu.

Karena dalam perjuangan Islam, aktivis HTI Ternate itu bilang, harus ada rujukan. Rujukannya itu kembali pada Alquran dan Sunnah. Nah, sedangkan melihat sistem yang dipakai sekarang, yang ada di masyarakat ini, sistemnya tidak merujuk pada Alquran dan Sunnah.

“Coba lihat sekarang, jadi hakim di pangadilan, hukum apa yang diterapkan? Sedangkan hakim yang sebenarnya kan Allah, mengapa penerapan hukum di pengadilan di Indonesia ini bukan hukum Allah?” sambung pria yang  mendapatkan gelar sarjana ganda—sarjana  syariah  dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Prof Hazairin Bengkulu—sambil mengingat kata-kata yang dulu dilontarkan kepadanya.

Dari sanalah magister hukum dari Universitas Muslim Indoneisa (UMI) Makassar kemudian mendapatkan inspirasi bahwa memang hukum yang diterapkan di Indonesia ini bukan murni bersumber dari wahyu dan sunnah Rasulullah SAW.

Hakim yang mengawali kariernya di Sorong pada 1983 dan kerap dipindahtugaskan ke berbagai daerah, pada 2003, dilantik menjadi hakim tinggi di Ambon. Kemudian kembali dipindahtugaskan ke beberapa provinsi sebelum akhirnya ditugaskan di PTA Jawa Barat pada 2013.

Di Bandung, sambil lalu, ia berharap dapat bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir. Pucuk dicinta ulam tiba, tiba-tiba ada seseorang memberikannya dua media keluaran HTI yakni buletin Al Islam dan majalah al Waie.

“Kamu ke mana saja, saya itu nyari-nyari Hizbut Tahrir,” ujarnya sambil tersenyum riang. Dari pertemuan itulah ia dapat mengikuti kembali acara yang digelar Hizbut Tahrir. Acara pertama yang diikutinya adalah kajian tematik tingkat kecamatan Ujungberung pada Januari 2014.

“Saya sangat yakin bahwa ide-ide  yang diperjuangkan Hizbut Tahrir adalah yang benar. Dan inilah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa semasa hidup, kita memperjuangkan bagaimana sistem Islam itu ditegakkan,” tutur hakim tinggi yang kurang lebih 5 tahun lagi akan pensiun.

Menurut Ferli S Irawan, aktivis HTI Ujungberung yang kerap berdiskusi dengannya, Abdul Halim memang baru tahu permukaannya saja tentang konsep syariah dan khilafah tetapi sangat bersemangat dan berani mendakwahkan kepada koleganya.

Salah satunya dengan menaruh media keluaran HTI seperti buletin Al Islam, majalah al-Wa’ie dan tabloid Media Umat di meja hakim tinggi. Kemudian ia menunggu respon dari hakim lain yang membacanya, setelah itu barulah diskusi tentang syariah dan khilafah.

Umumnya, para hakim yang diajaknya berdiskusi tidak membantah, bahwa Islam memang ajaran yang menyeluruh yang wajib ditegakkan dalam negara khilafah. Tanggapan negatif pun tidak ada. “Paling ia hanya disindir-sindir saja kalau lagi ada tausiyah umum (setiap Rabu sore, red) di kalangan hakim, kalau ada isu syariah dan khilafah, Pak Halim langsung dituding wah itu mah Hizbut Tahrir, padahal  ia kan belum jadi bagian dari kita, belum jadi anggota. Orang menganggapnya dia  Hizbut Tahrir,” ungkapnya.

Seiring dengan pemahamannya yang mulai bertambah tentang hukum menjadi hakim dalam sistem yang tidak islami ini, Abdul Halim pun mengaku mulai resah. Keresahan itu ia sampaikan dalam bedah al Wa’ie lalu.

“Saya juga agak dilematis dengan profesi, walau pun mudah-mudahan sebentar lagi saya pensiun dan Allah menerima taubat saya. Karena saya hakim agama, jadi masih bisa disiasati, sehingga putusan hukum yang saya keluarkan tidak terlalu menyimpang seperti hakim-hakim yang lain,” pungkasnya.[]fikri aziz/joy

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved