[127] Islam Tegak, Pemimpin Boneka Lenyap PDF Print E-mail
Friday, 23 May 2014 23:03

Muhammad Rahmat Kurnia, Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP HTI

Istilah presiden boneka kembali mencuat tatkala capres dari Partai Gerindra Prabowo melakukan kampanye negatif kepada lawan politiknya ---yang diduga akan menjadi presiden boneka bila terpilih kelak. Bila boneka itu didefinisikan sebagai kepala negara yang mengabdi kepada asing, ternyata bukan hanya capres 2014 saja  yang berpotensi menjadi boneka tetapi seluruh presiden Indonesia memiliki tanda-tanda sebagai boneka. Salah satu indikasinya diungkap dalam wawancara wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Lajnah Fa’aliyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Rahmat Kurnia. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Prabowo tentang adanya calon presiden (capres) boneka?

Tidak mengherankan.  Pertama, itu adalah persaingan.  Kedua, fakta menunjukkan bahwa banyak penguasa di negeri-negeri Islam sejak awal di-backing oleh konglomerat dan pihak asing sehingga menjelma menjadi boneka mereka.

Menurut Anda, apa sih sebenarnya capres boneka itu?

Menurut pandangan saya, presiden boneka adalah presiden yang tidak memiliki kemandirian sikap, sangat dipengaruhi oleh pihak lain, khususnya para konglomerat dan negara kafir penjajah, sehingga kebijakan-kebijakannya mengabdi dan berpihak kepada kepentingan mereka, bukan kepada kepentingan rakyat.  Sebagaimana presiden, capres yang memiliki karakter demikian dapat disebut sebagai capres boneka.

Berdasarkan definisi tersebut, apakah para capres yang ada tergolong capres boneka?

Saya tidak hendak mencap siapa capres boneka.  Namun, saya lihat para calon ada potensi besar menjadi capres boneka.

Bagaimana dengan Jokowi?

Jokowi sering menyandarkan pernyataannya pada ‘bagaimana ketua umum’.  Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini bertemu dengan Dubes Amerika Serikat (AS), Robert Blake, di rumah pengusaha Jacob Soetoyo.  Juga, bertemu dengan Dubes Vatikan.  Umumnya pertemuan semacam itu untuk melakukan ‘deal’ politik.

Bahkan, santer dibicarakan ada sembilan konglomerat Cina perantauan yang mendukungnya.  Bila ini benar-benar terjadi, tidak mengherankan apabila kelak kebijakan-kebijakannya akan mengabdi kepada kepentingan pemilik modal dan asing.

Kalau Prabowo bagaimana?

Sebagaimana banyak diketahui, Prabowo memiliki banyak perusahaan.  Perusahaannya bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, pulp dan perikanan.

Pada pemilihan presiden 2009 Prabowo mencuat dalam bursa konvensi calon presiden Partai Golkar. Dulu, Prabowo merupakan anak emas Soeharto.  Prabowo merupakan lulusan dari program pelatihan militer di AS pada 1980.

Di belakangnya ada pengusaha yang sekaligus adiknya, Hashim Djojohadikusumo.  Sekalipun pernah ditolak masuk AS, apabila Prabowo menjadi presiden tentu saja AS akan menyodorkan konsesi yang tinggi.

Lalu, calon lain?

Calon lain yang ada peluang maju adalah Abu Rizal Bakrie (ARB), diusung oleh Golkar.  ARB adalah seorang pengusaha, pemilik Bakrie Group.  Perusahaannya merambah bidang pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa.  Dana kasus Lapindo dibebankan kepada APBN.

ARB adalah Ketua Umum Golkar.  Golkar tidak dapat dilepaskan dengan Orde Baru.  Salah satu indikasinya, dalam kampanye Pemilu legislatif  2014 mengusung Soeharto sebagai salah satu icon-nya.Orde Baru jelas mengabdi pada AS.

Kalau mereka boneka, lantas siapa dalangnya?

Lebih tepat barangkali bukan boneka, tapi agen yang secara sadar menjadikan dirinya sebagai pengabdi bagi kepentingan ‘majikannya’.  Siapa majikannya?  Para pemilik modal yang mencukongi pencapresan mereka dan negara asing yang mendukungnya.

Apa bahayanya bila boneka ini menjadi presiden?

Pertama, tentu saja, kepentingan rakyat akan diabaikan. Kedua,  kepentingan asing akan diutamakan. Ketiga, akan lahir perundangan dan kebijakan yang semakin mengokohkan kepentingan asing.  Keempat, negeri Muslim terbesar ini menjadi tidak berdaulat karena semuanya sudah digadaikan kepada pihak pemilik modal dan negara kafir penjajah.

Kalau demikian Soekarno, Soeharto, Mega, SBY dan presiden RI lainnya juga boneka dong...

Tidak dapat disalahkan orang yang berpendapat seperti itu.  Sebab, banyak realitas yang menunjukkannya.  Sekadar contoh, pada masa Soekarno ada pembentukan poros Jakarta – Peking.  Pada saat itu Indonesia sangat dekat dengan Cina. Jakarta pada masa itu digambarkan sebagai pusat pemerintahan yang akrab dengan Moskow, Beijing dan Hanoi.

Pada masa rezim Soeharto, Amerika menancapkan kukunya. Soeharto melegalisasi berbagai UU yang memberi hak khusus bagi perusahaan asing—khususnya AS.  Terbitlah UU Penanaman Modal Asing tahun 1967, disusul UU Pertambangan, UU Kehutanan, UU Perdagangan, dll.

Freeport pada April 1967 diizinkan melakukan penambangan di Papua hingga saat ini. Di era Soeharto, kebijakan ekonomi menjiplak kapitalisme melalui developmentalisme-nya.

Di masa Megawati dan SBY, berbagai undang-undang yang sangat liberal lahir. Sebut saja, UU Sumber Daya Air, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll. Lahir juga ada UU Anti Terorisme yang segaris dengan Global War on Terror (GWOT) yang digagas Amerika.

Beberapa BUMN dijual pada masa Mega. Dan di masa SBY, Amerika kian leluasa setelah SBY dan Gubernur DKI Joko Widodo memberikan izin pembangunan 1,3 ha kantor Kedubes AS di Jakarta.  Semuanya menguntungkan asing.

Apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi capres dan presiden boneka?

Lha, bagaimana tidak, pikiran politiknya ‘kan sudah sama-sama demokrasi; pemikiran ekonominya sudah sama-sama kapitalisme-liberalisme.  Saat naik menjadi penguasa, didukung oleh negara kafir penjajah, khususnya AS.

Belum lagi, dengan menyerahkan sumber daya alam kepada pihak asing, ‘kan bisa juga turut berbisnis atau mendapatkan fee.  Apabila membangkang AS, takut seperti nasib pendahulunya yang diturunkan dari tahta kekuasaannya.  Jadi, tidak aneh apabila penguasa secara sadar dan sukarela menjadi pelayan kepentingan asing agar kursi kekuasaan aman.

Lantas, bagaimana agar lahir pemimpin yang bukan boneka asing?

Ada hal-hal strategis yang penting dilakukan.  Pertama, sistem yang diterapkan bukan sistem yang diproduksi oleh negara kafir penjajah.  Campakkan kapitalisme dan demokrasi, terapkan syariah.  Dengan demikian, tidak ada celah intervensi.

Kedua, terapkan syarat sah kepemimpinan Islam, di antaranya adalah hurran (merdeka), tidak boleh kepala negara menjadi budak atau boneka asing.

Ketiga, metode pengangkatan kepala negara adalah bai’at bukan pemilihan umum langsung seperti sekarang, yang membuka peluang lebar-lebar bagi pemilik modal dan asing mencukongi calon kepala negara. Pemilihan umum hanyalah salah satu alternatif saja terkait cara untuk melihat penerimaan masyarakat terhadap calon kepala negara.

Keempat, tegakkan dakwah dan jihad sebagai prinsip politik luar negerinya. Hal ini akan menutup kepala negara bermain mata dengan asing.[]

 

 

 

Untuk menambah keberkahan, disarankan untuk menyebarkan artikel pada situs ini dengan menyebutkan URL sumbernya.

Developed by SmileBizMedia. All rights reserved